6 Pernyataan SBY yang Menyudutkan Anas
[lihat.co.id] - Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mengirim sinyal kepada Anas Urbaningrum, sang ketua umum. Keputusan membuat pakta integritas semakin mengkerdilkan peran Anas di partai.
Minggu (10/2) malam, SBY menggelar pertemuan dengan seluruh ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia. Dalam pertemuan yang digelar di Cikeas, Bogor, dihasilkan pakta integritas yang berisi 10 point. Seluruh perwakilan DPD menandatangani pakta integritas itu.
Salah satu poin penting dalam pakta integritas adalah kader yang jadi tersangka baik kasus korupsi maupun kejahatan lain harus mengundurkan diri. Memang pernyataan itu berlaku bagi seluruh kader Demokrat, namun saat ini Anas santer dikabarkan kecipratan uang panas proyek Hambalang. Tetapi Anas berulang kali sudah membantahnya.
Kini hubungan SBY-Anas sepertinya sudah memasuki babak akhir. SBY sudah mengambil alih komando partai, Anas diberikan kesempatan untuk menghadapi masalah hukum yang menderanya.
Berikut 6 Pernyataan SBY yang kian sudutkan Anas.
Minggu (10/2) malam, SBY menggelar pertemuan dengan seluruh ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia. Dalam pertemuan yang digelar di Cikeas, Bogor, dihasilkan pakta integritas yang berisi 10 point. Seluruh perwakilan DPD menandatangani pakta integritas itu.
Salah satu poin penting dalam pakta integritas adalah kader yang jadi tersangka baik kasus korupsi maupun kejahatan lain harus mengundurkan diri. Memang pernyataan itu berlaku bagi seluruh kader Demokrat, namun saat ini Anas santer dikabarkan kecipratan uang panas proyek Hambalang. Tetapi Anas berulang kali sudah membantahnya.
Kini hubungan SBY-Anas sepertinya sudah memasuki babak akhir. SBY sudah mengambil alih komando partai, Anas diberikan kesempatan untuk menghadapi masalah hukum yang menderanya.
Berikut 6 Pernyataan SBY yang kian sudutkan Anas.
1. Jadi tersangka mundur
[lihat.co.id] - Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Kader partai yang tersangkut kasus harus mundur dari partai setelah menjadi tersangka.
"Dalam hal saya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi atau terpidana dalam kejahatan yang berat yang lain, saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan saya di jajaran Partai Demokrat atau siap menerima sanksi dari jajaran kepartaian saya oleh Dewan Kehormatan Partai," kata SBY.
"Dalam hal saya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi atau terpidana dalam kejahatan yang berat yang lain, saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan saya di jajaran Partai Demokrat atau siap menerima sanksi dari jajaran kepartaian saya oleh Dewan Kehormatan Partai," kata SBY.
2. Fokus urusi kasus
[lihat.co.id] - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum diminta fokus untuk menghadapi masalah hukum. Saat ini nama Anas disebut-sebut turut bermain dalam kasus proyek Hambalang di Bogor, Jawa Barat.
"Kepada Ketua Umum Partai Demokrat saudara Anas Urbaningrum yang tetap menjabat wakil Majelis Tinggi sementara saya memimpin langsung gerakan penataan pembersihan dan penataan partai ini, saya berikan kesempatan untuk menghadapi masalah hukum dengan harapan keadilan benar-benar tegak dan tim hukum siap untuk memberikan bantuan hukum," kata SBY.
"Kepada Ketua Umum Partai Demokrat saudara Anas Urbaningrum yang tetap menjabat wakil Majelis Tinggi sementara saya memimpin langsung gerakan penataan pembersihan dan penataan partai ini, saya berikan kesempatan untuk menghadapi masalah hukum dengan harapan keadilan benar-benar tegak dan tim hukum siap untuk memberikan bantuan hukum," kata SBY.
3. Ambil alih kepemimpinan Anas
[lihat.co.id] - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY menyatakan mengambil alih langsung upaya untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialami Partai Demokrat. SBY menyampaikan 8 solusi yang diambil setelah menggelar rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang diperluas.
"Seluruh struktur dan elemen utama partai seperti Fraksi Partai Demokrat DPR, DPP, DPD dan DPC berada dalam kendali dan bertanggung jawab kepada Majelis Tinggi partai sesuai hirarki dan konstitusi partai," kata SBY dalam jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jumat (8/2) malam.
SBY juga meminta kepada Anas Urbaningrum untuk fokus menghadapi dugaan pelanggaran hukum yang sedang ditangani KPK.
"Kepada saudara Anas Urbaningrum yang juga wakil ketua Majelis Tinggi untuk sementara saya memimpin langsung dengan harapan pengadilan benar-benar tegak dan Partai Demokrat siap memberikan bantuan hukum," kata SBY.
"Seluruh struktur dan elemen utama partai seperti Fraksi Partai Demokrat DPR, DPP, DPD dan DPC berada dalam kendali dan bertanggung jawab kepada Majelis Tinggi partai sesuai hirarki dan konstitusi partai," kata SBY dalam jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jumat (8/2) malam.
SBY juga meminta kepada Anas Urbaningrum untuk fokus menghadapi dugaan pelanggaran hukum yang sedang ditangani KPK.
"Kepada saudara Anas Urbaningrum yang juga wakil ketua Majelis Tinggi untuk sementara saya memimpin langsung dengan harapan pengadilan benar-benar tegak dan Partai Demokrat siap memberikan bantuan hukum," kata SBY.
4. Sanksi bagi kader membangkang
[lihat.co.id] - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) malam ini mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan Demokrat. Bagi pengurus yang tidak sepakat dengan langkah penyelamatan selaku pimpinan majelis tinggi, SBY mempersilakan pengurus itu keluar.
"Keputusan majelis tinggi wajib dijalankan, kalau tidak akan diberi sanksi tegas. Termasuk jika ada kondisi tidak nyaman, kita persilakan untuk meninggalkan partai dan pos ditinggalkan akan kami isi dengan pejabat baru," kata SBY dalam keterangan persnya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/2).
Untuk menaikkan suara Demokrat pada Pemilu 2014, SBY akan langsung memimpin Partai Demokrat. Langkah pertama yang dilakukan oleh SBY adalah melakukan penataan dan pembersihan efek negatif.
Di samping itu, SBY juga akan meningkatkan kredibilitas Partai Demokrat di mata publik. Dengan demikian, Demokrat bisa kembali baik.
"Ketua majelis tinggi partai bertugas, berwenang dan bertanggung jawab untuk memimpin penyelamatan dan konsolidasi partai," ujar SBY.
"Keputusan majelis tinggi wajib dijalankan, kalau tidak akan diberi sanksi tegas. Termasuk jika ada kondisi tidak nyaman, kita persilakan untuk meninggalkan partai dan pos ditinggalkan akan kami isi dengan pejabat baru," kata SBY dalam keterangan persnya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/2).
Untuk menaikkan suara Demokrat pada Pemilu 2014, SBY akan langsung memimpin Partai Demokrat. Langkah pertama yang dilakukan oleh SBY adalah melakukan penataan dan pembersihan efek negatif.
Di samping itu, SBY juga akan meningkatkan kredibilitas Partai Demokrat di mata publik. Dengan demikian, Demokrat bisa kembali baik.
"Ketua majelis tinggi partai bertugas, berwenang dan bertanggung jawab untuk memimpin penyelamatan dan konsolidasi partai," ujar SBY.
5. Sanksi yang tolak tandatangani pakta integritas
[lihat.co.id] - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bergerak cepat untuk membenahi partainya yang dinilai sudah dalam kondisi kritis. Salah satu langkah SBY dengan memanggil seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang ada untuk hadir ke kediamannya di Cikeas, Bogor.
Seluruh DPD tersebut diundang dalam rangka penandatanganan pakta integritas demi terciptanya kader yang bersih dari korupsi. Namun, dalam acara tersebut, tidak terlihat hadir Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Benarkah Anas enggan menandatangani pakta integritas? Padahal dalam pakta integritas itu ditegaskan bagi mereka yang tidak menandatangani akan mendapat sanksi dari partai.
"Saya siap menerima sanksi organisasi jika saya menolak menandatangani pakta integritas ini, atau jika saya melakukan penyimpangan dan pelanggaran dengan apa yang telah saya lakukan," kata SBY di Puri Cikeas, Bogor.
Seluruh DPD tersebut diundang dalam rangka penandatanganan pakta integritas demi terciptanya kader yang bersih dari korupsi. Namun, dalam acara tersebut, tidak terlihat hadir Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Benarkah Anas enggan menandatangani pakta integritas? Padahal dalam pakta integritas itu ditegaskan bagi mereka yang tidak menandatangani akan mendapat sanksi dari partai.
"Saya siap menerima sanksi organisasi jika saya menolak menandatangani pakta integritas ini, atau jika saya melakukan penyimpangan dan pelanggaran dengan apa yang telah saya lakukan," kata SBY di Puri Cikeas, Bogor.
6. Minta KPK tuntaskan kasus Anas
[lihat.co.id] - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta, agar KPK segera menuntaskan kasus yang melibatkan kadernya. SBY bahkan meminta KPK segera menuntaskan kasus yang menjerat Anas agar Demokrat tidak semakin lama tersandera.
"Saya memohon kepada KPK untuk, ya bisa segera konklusif dan tuntas. Apa yang dilakukan oleh sejumlah kader Demokrat itu, kalau salah ya kita terima memang salah. Kalau tidak salah maka kami juga ingin tahu kalau itu tidak salah. Termasuk Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, yang juga diperiksa dan dicitrakan publik secara luas di Tanah Air sebagai bersalah atau terlibat dalam korupsi" terang SBY di Jeddah.
"Saya memohon kepada KPK untuk, ya bisa segera konklusif dan tuntas. Apa yang dilakukan oleh sejumlah kader Demokrat itu, kalau salah ya kita terima memang salah. Kalau tidak salah maka kami juga ingin tahu kalau itu tidak salah. Termasuk Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, yang juga diperiksa dan dicitrakan publik secara luas di Tanah Air sebagai bersalah atau terlibat dalam korupsi" terang SBY di Jeddah.
Posting Komentar